LUWU TIMUR, Fakjur — Pemerintah Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memanfaatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk membangun satu unit plat duecker di Dusun Karambua II. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi warga, terutama saat musim hujan.
Pekerjaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (PPKD) dengan total anggaran sebesar Rp29.724.057, termasuk pajak PPh/PPN sebesar 12,5 persen.
Kepala Desa Rinjani, Kartosem Marten, mengatakan pembangunan plat duecker tersebut merupakan bagian dari program prioritas yang diusulkan langsung oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes). Selain plat duecker, pemerintah desa juga membangun drainase dan proteksi pengaman aspal di wilayah yang sama.
Pembangunan plat duecker ini dinilai penting karena menjadi jalur penghubung antardusun yang sering terganggu aliran air saat hujan lebat. Dengan struktur ini, air dapat mengalir lancar tanpa merusak badan jalan, sehingga kendaraan dan pejalan kaki tetap dapat melintas dengan aman.
“Selama ini, jika musim hujan datang, air menggenangi jalan dan menyebabkan licin serta rawan longsor kecil. Dengan plat duecker, kami harap kondisi jalan lebih stabil dan mobilitas warga tidak terganggu,” ujar Kartosem, Selasa (05/06) di ruang kerjanya.
Ia juga menyebutkan bahwa proyek ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari upaya pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan. Pemerintah desa menargetkan agar seluruh jalur penting antardusun di Rinjani dapat memiliki sistem drainase dan proteksi yang memadai.
Ia menegaskan bahwa seluruh proyek pembangunan desa dijalankan sesuai hasil musyawarah bersama. “Semua kegiatan mengacu pada keputusan Musdes. Prinsip kami adalah transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Kartosem juga menjelaskan bahwa seluruh tenaga kerja yang dilibatkan dalam proyek merupakan warga Desa Rinjani sendiri. Hal ini menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan pendapatan.
“Kami ingin Dana Desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tapi juga membuka lapangan kerja bagi warga. Maka kami pastikan semua tenaga kerja berasal dari desa,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat dan media untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. “Transparansi dan partisipasi publik adalah prinsip yang terus kami jaga demi kemajuan bersama,” tutupnya. (Kas)
