Rapat Sengketa Lahan PTPN IV di Kecamatan Angkona Belum Capai Titik Temu

Pemerintah Kecamatan imbau semua pihak jaga kondusifitas wilayah

ANGKONA, FAKJUR — Rapat koordinasi terkait sengketa lahan antara pihak PTPN IV dan perwakilan warga dari tiga desa di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Angkona pada Kamis (23/10/2025), belum menghasilkan kesepakatan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Camat Angkona, I Putu Gede Sudarsana, SKM., M.Kes., dan dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Turut hadir dalam rapat itu antara lain Danposramil Malili, Kapolsubsektor Angkona, Kepala Desa Mantadulu, Kepala Desa Taripa, Kepala Desa Tawakua, perwakilan manajemen PTPN IV Mugiyanto, Ketua Serikat Tani Mulki, serta Sekretaris PPSS. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perkebunan PTPN IV yang berlokasi di Desa Mantadulu.

Camat Angkona menjelaskan, pemerintah kecamatan memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai upaya mencari solusi damai antara perusahaan dan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Petani Sawit Sejahtera (PPSS). Namun hingga rapat berakhir, kedua belah pihak belum mencapai titik temu terkait batas lahan dan hak kelola di area perkebunan.

Meski belum ada kesepakatan, rapat menghasilkan empat poin penting. Pertama, seluruh pihak diminta menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu proses penyelesaian oleh pemerintah daerah. Kedua, baik PTPN IV maupun PPSS Mantadulu dihimbau untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan, termasuk pengambilan buah sawit (baik brondolan maupun TBS) di area sengketa. Ketiga, pemerintah desa Mantadulu, Taripa, dan Tawakua diminta menyosialisasikan hasil rapat kepada masyarakat masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Pemerintah Kecamatan Angkona menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan serta pemerintah daerah untuk memastikan penyelesaian berjalan melalui jalur hukum dan dialog. “Kami harap semua pihak menahan diri. Keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Camat I Putu Gede Sudarsana menutup rapat. (Kas)