Jalan Poros Pujananting Rusak Parah, Warga Mattirowalie Khawatir Ancam Keselamatan

Barru,FAKJUR – Kondisi jalan poros menuju Kecamatan Pujananting, tepatnya di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kian memprihatinkan. Akses utama yang menghubungkan antar kecamatan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat longsor, namun hingga kini belum ada penanganan serius dari instansi terkait.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan jalan bukan lagi tergolong ringan. Hampir setengah badan jalan amblas ke jurang setelah tergerus longsor yang terjadi secara bertahap selama kurang lebih satu tahun terakhir. Kondisi ini semakin memburuk saat musim hujan, di mana aliran air terus mengikis struktur tanah di sekitar badan jalan.

Ironisnya, titik kerusakan berada di tikungan tajam yang cukup rawan. Situasi ini membuat pengendara, baik roda dua maupun roda empat, harus ekstra hati-hati saat melintas, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Risiko kecelakaan pun dinilai sangat tinggi jika tidak segera dilakukan perbaikan.

Seorang warga setempat berinisial NE mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi tersebut. “Majjancimi elo ipadecengngi, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Kami khawatir kalau tidak segera diperbaiki, ini bisa membahayakan pengguna jalan,” ujarnya, Kamis (26/03/2026).

Menurut NE, kerusakan jalan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Ia menyebut longsor kerap terjadi setiap tahun akibat tidak adanya saluran air yang memadai di lokasi tersebut. Warga pun merasa aspirasi mereka belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sejumlah pihak juga menilai kondisi ini sebagai bentuk kelalaian dalam penanganan infrastruktur. Jalan poros Pujananting dinilai memiliki peran vital sebagai jalur distribusi ekonomi masyarakat. Jika kerusakan terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akses menuju Kecamatan Pujananting akan terputus dan berdampak luas terhadap aktivitas warga. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait langkah penanganan yang akan dilakukan. (Jum/Red)