MALILI, FAKJUR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting sebagai prioritas pembangunan daerah. Hal itu tercermin dari pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten tahun 2025, yang digelar di Aula Dinas PPKB Lutim, Kamis (31/07/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Lutim, Nursih Hariani, yang mewakili Wakil Bupati Lutim selaku Ketua TPPS. Rakor tersebut digelar atas kerja sama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Nursih menekankan bahwa stunting bukan sekadar isu pertumbuhan fisik anak, tetapi lebih jauh merupakan cerminan dari persoalan gizi kronis, kurang optimalnya asuhan, serta terbatasnya akses pada layanan dasar berkualitas, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan.
“Karena itu, percepatan penanganan stunting membutuhkan pendekatan kolaboratif. Tidak cukup hanya dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, PPKB, atau Bapperida saja. Ini tanggung jawab bersama, lintas sektor, lintas program, dan lintas jenjang pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam pelaporan program TPPS. “Kami didesak dalam rapat koordinasi BKKBN di Makassar agar seluruh operator segera menyelesaikan input laporan secara akurat dan tepat waktu,” ujarnya.
Kepala Dinas PPKB Lutim yang diwakili oleh Suliati dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan strategi bersama, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
“Kita bersama menguatkan sinergi dan kepedulian untuk menurunkan angka stunting di Luwu Timur,” ujar Suliati.
Adapun peserta Rakor terdiri dari OPD terkait, para camat, petugas nutrisionis, operator Webmon Binabangda OPD, serta para penyuluh KB dan PLKB se-Kabupaten Luwu Timur.
Dalam arah kebijakan yang disampaikan, Rakor TPPS ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menyusun langkah-langkah strategis yang lebih tajam dan aplikatif di lapangan, serta membangun kepemimpinan desa dalam pengawasan program pencegahan stunting.
Pemerintah juga mendorong agar desa mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan penurunan stunting dan memberdayakan para kader kesehatan yang ada.
“Stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga isu pendidikan, ekonomi, bahkan masa depan generasi kita. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan karena stunting,” tegas Nursih.
Rakor ini turut dihadiri Kepala Bapperida, Dohri As’ari, yang juga menjadi pemateri bersama fungsional Bapperida, Khamrul, S.IP. Pemerintah berharap, melalui pertemuan ini, sinergi lintas sektor semakin kuat untuk menurunkan angka stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan di Bumi Batara Guru. (Kominfo)
