BARRU,FAKJUR – Pemerintah Kabupaten Barru mendorong pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi melalui konsep Integrated Area Development (IAD). Hal itu mengemuka dalam workshop bertajuk Peluang Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Barru yang dibuka Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di RM Surya tersebut dihadiri Direktur Pilar Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Perhutanan Sosial Gowa, Kepala KPH Ajatapparreng, pimpinan OPD terkait, para camat, kelompok perhutanan sosial, serta mitra pembangunan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, khususnya Pilar Nusantara (PINUS), yang telah menunjuk Kabupaten Barru sebagai lokasi pengembangan perhutanan sosial berbasis pendekatan kawasan terintegrasi.
Menurutnya, workshop ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam mengoptimalkan potensi kawasan perhutanan sosial yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Barru sebagai lokasi pengembangan. Ini harus kita seriusi bersama, karena potensi yang kita miliki sangat besar,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, luas kawasan perhutanan sosial di Kabupaten Barru mencapai sekitar 7.969 hektare yang telah memiliki legalitas pengelolaan. Namun demikian, kawasan tersebut dinilai belum dikelola secara optimal.
Abustan menilai, jika potensi tersebut dikelola secara serius dan terintegrasi, kawasan perhutanan sosial dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
“Saya sudah hitung, kalau dikelola serius minimal bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun, bahkan berpotensi menembus lebih dari satu triliun. Tetapi ini tidak boleh dikerjakan setengah-setengah. Semua sektor harus terlibat sesuai tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa konsep Integrated Area Development tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan semata, tetapi juga mengintegrasikan berbagai sektor lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.
Dalam konsep tersebut, perhutanan sosial ditempatkan sebagai inti pengembangan kawasan (core business) yang dihubungkan dengan berbagai potensi ekonomi lainnya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh lapangan, hingga kelompok masyarakat.
Menurutnya, peran kepala desa menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif di tingkat lapangan.
“Kuncinya ada di desa. Kalau desa kuat, maka kegiatan ini akan berjalan. Perhutanan sosial tidak bisa hanya mengandalkan kelompok, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat di sekitar kawasan,” jelasnya.
Dalam pemaparannya sebagai narasumber, Abustan juga mencontohkan potensi pengembangan kawasan di Desa Harapan yang memiliki beragam komoditas unggulan, mulai dari kopi, aren, dan durian, hingga potensi peternakan serta wisata savana dan hutan pinus.
Jika seluruh potensi tersebut dikembangkan secara terpadu, menurutnya, tidak hanya sektor perhutanan sosial yang berkembang, tetapi juga sektor pariwisata, peternakan, hingga produk pangan lokal.
“Kalau ini kita integrasikan dengan baik, maka bukan hanya perhutanan sosial yang hidup, tetapi juga pariwisata, peternakan, hingga produk pangan lokal ikut bergerak. Tujuannya satu, yaitu kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong penyusunan master plan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan kawasan tidak berjalan secara parsial.
Di akhir arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta workshop menjadikan kegiatan tersebut sebagai titik awal untuk menyusun langkah strategis dalam pengembangan kawasan perhutanan sosial berbasis IAD di Kabupaten Barru.
“Kalau kita bergerak bersama, saya yakin dalam dua tahun ke depan sudah mulai terlihat hasilnya. Yang menikmati bukan pemerintah, tetapi masyarakat. Itulah tujuan utama kita,” tutupnya. (Jum/Kas)
