PALU-Fakjur, Palu menjadi tuan rumah Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/2025).
Forum yang berlangsung di Gedung Wanita Bidara Wasia, Jalan Prof. Moh Yamin, Kota Palu ini menjadi momentum penting menyelaraskan arah RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi.
Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah berbasis tata ruang. Ia mendorong percepatan penyelesaian RDTR dan integrasinya ke sistem OSS untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“RDTR harus segera rampung dan terintegrasi secara legal ke OSS. Ini bukan hanya soal perencanaan, tapi tentang membuka ruang bagi kemudahan berusaha,” ujar AHY.
Acara ini dihadiri tokoh-tokoh strategis seperti Djuang Fadjar Solihin dari Kemenko Infrastruktur, Sekretaris Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, serta para kepala daerah se-Sulawesi.
Sorotan menarik datang dari Kabupaten Luwu Timur. Kepala Dinas PUPR, Syahmuddin, tampil sebagai narasumber dalam sesi talkshow bertema “Tantangan Penataan Ruang Pulau Sulawesi.”
Dalam presentasinya, Syahmuddin memaparkan bahwa Luwu Timur telah menyelesaikan dokumen RTRW melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025. Dari 7 dokumen RDTR yang disusun, 4 di antaranya : Malili, Wotu, Matoto, dan Towuti telah disahkan lewat Peraturan Bupati dan sebagian besar sudah terhubung ke OSS.
“Ini semua berkat dukungan penuh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Kami komitmen memastikan RDTR menjadi alat transformasi ruang yang efisien dan produktif,” kata Syahmuddin.
Forum ini juga menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong revisi RTRW, digitalisasi tata ruang, dan integrasi kebijakan pembangunan.
Selain Menteri AHY, hadir pula Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIG Muh Aris Marfai, para gubernur, bupati/wali kota, serta kepala Bappeda, Dinas PUPR, dan PTSP dari seluruh wilayah Sulawesi.
Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dan menciptakan peta jalan pembangunan yang adil, inklusif, dan berbasis karakter wilayah Timur Indonesia. (Kominfo/Kas)
