Luwu Timur.Fakjur-Kegiatan Pembentukan Kelompok Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria,dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur melalui Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Disdagkop-UKMP,Senfry Oktavianus,sebagai pembawa materi,Kepala Tim kerja BPP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pak Sabil,yang juga sebagai narasumber,Muhamad Hidayat mewakili Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Agraria,Kepala Desa Bahari Baso P.,bersama jajaran,beserta masyarakat.Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bahari,Kecamatan Wotu,Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi-selatan,Kamis (19/11/2026).
Kegiatan Pembentukan Kelompok Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Agraria dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Bahari,Baso P.,S.Sos.
Dalam sambutannya,Kepala Desa menyambut baik dan rasa terima kasihnya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur,atas terlaksananya kegiatan Pembentuk Kelompok Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Agraria,yang dilaksanakan di Desa Bahari,Kecamatan Wotu pada saat ini.
Kepala Desa juga menyampaikan bahwa agenda kegiatan ini sangat penting.Oleh karena itu,perlu kita ketahui bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akses Agraria Fase 2,tentang fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026
.Sehingga pada hari ini diadakan Fasilitasi Pembentukan Kelompok yang akan dilaksanakan di Desa Bari saat ini.Kepala desa berharap agar kita semua untuk hadiri,sampai selesai kegiatan ini.Supaya kita memahami apa yang disampaikan oleh narasumber pembawa materi
.Bahwa apa itu kelompok Pendamping Usaha Reforma Agraria tersebut.Beda itu kalau kita mendengarkan langsung dari pembawa materi,dari pada informasi dari orang lain.Jika kita tidak pahami bisa kita tanya langsung kepada ahlinya pembawa materi,itu harapan saya kata kepala desa.
Sementara itu,Muhamad Hidayat yang mewakili Kepala Seksi Pendataan dan Pemberdayaan Agraria dari Badan Pertanahan,menyampaikan bahwa program persertifikatan melalui program sertifikat.Itu ada kaitannya dengan pendataan aset.Pendataan aset terbagi menjadi dua.Yang pertama adalah pendataan sertifikat.Kemudian pendataan apa usahanya.Kemudian apa kendalanya terkait dengan usahanya tersebut.
Lalu kami analisis lalu kami kumpulkan data tersebut.Kemudian dari mana kendala-kendala tersebut.Dan akan di fasilitasi melalui fasilitas usahanya.Disini perlu ada kerja sama dengan pihak terkait atau stekolder terkait, untuk dapat memberikan bantuan berupa fasilitas,berupa usaha-usaha yang di jalankan. Apakah fasiltas yang berhubungan terkait dengan UMK, ataukah terkait dengan perikanan,ataupun pertanian perkebunan.
Mungkin bisa,ada nama kelompok atau dibuatkan kelompok baru,terkait dengan usahanya.Dan kami juga berharap kelompok ini,untuk kelokasi untuk mendampingi warga dari kegiatan ini.
Menurut Muhamad,tujuan fasilitasi pembentukan kelompok dalam rangka fasilitasi Pendampingan usaha Akses Reforma Agraria tahun 2026,dari Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan komitmennya dalam mengawal keberlanjutan program reforma agraria.
Tidak hanya berfokus pada legalitas aset.Sekarang bergerak pada penataan akses melalui penyelenggaraan kegiatan fasilitas pembentukan kelompok dalam rangka fasilitas pendampingan usaha akses Reforma Agraria tahun 2026.Muhamad juga menjelaskan bahwa sertifikat tanah yang dipegang masyarakat harus menjadi modal awal yang produktif.
Sementara Kepala Disdagkop-UMKP,Senfry Oktavianus,menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kelembagaan dalam dunia usaha mikro di pedesaan.
Dengan membentuk kelompok, masyarakat akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat,baik dalam menentukan harga pasar,mengakses permodalan perbankan,maupun dalam menerima bantuan stimulus dari pemerintah.Ia berharap dalam suatu musyawarah perlu disepakati nama kelompok.Dan perlu diskusi untuk menentukan struktur kepengurusan kelompok,menyusun nama kelompok yang mencerminkan kearifan lokal,serta menetapkan potensi komoditas unggulan daerah Luwu Timur yang akan dikembangkan bersama,mulai dari sektor pertanian,perkebunan hingga UMKM kreatif.
Dengan membentuk kelompok masyarakat akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat.Tujuan serfikat tanah untuk mendapatkan legalitas yang bisa dimanfaatkan,bisa mengelola ekonomi. (Kas)
