LUWU TIMUR, FAKJUR — Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam meminta seluruh kepala sekolah memastikan tidak ada lagi siswa yang mengikuti proses pembelajaran di lantai tanpa meja dan kursi.
Instruksi itu disampaikan Irwan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dewan Pendidikan, serta seluruh kepala sekolah negeri tingkat PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Luwu Timur di Aula Disdikbud, Rabu (2/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Irwan meminta seluruh kepala sekolah segera menginput kondisi sarana dan prasarana sekolah secara real-time melalui aplikasi One Data Dikbud Luwu Timur.
Menurut Irwan, pendataan tersebut penting untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi fasilitas pendidikan di setiap sekolah. Data itu selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan perbaikan.
“Data tersebut membantu pemerintah mengklasifikasi tingkat kerusakan, baik ringan, sedang maupun berat. Sehingga program perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran,” kata Irwan.
Jangan menunggu kondisi sekolah viral
Irwan menyoroti masih ditemukannya kondisi fasilitas belajar yang memprihatinkan di sejumlah sekolah. Salah satunya adalah siswa yang terpaksa mengikuti pembelajaran dengan duduk di lantai.
Ia meminta kepala sekolah lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekolah dan tidak menunggu sampai persoalan tersebut diketahui publik melalui media sosial.
“Tidak ada lagi anak sekolah yang belajar di lantai bertahun-tahun. Jangan orang di luar sekolah yang unggah di media sosial, baru kita kaget,” tegasnya.
Menurut Irwan, kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama di masing-masing satuan pendidikan. Karena itu, setiap persoalan sarana dan prasarana harus segera diidentifikasi dan dilaporkan.
Ia mencontohkan fasilitas yang perlu menjadi perhatian antara lain toilet yang rusak atau tersumbat hingga pagar sekolah yang berpotensi roboh.
“Kalau itu ada, segera laporkan ke Dinas. Kalau pihak Dinas tidak ada respons, silakan lapor langsung kepada Bupati. Jangan takut dimarahi pihak Dinas,” ujarnya.
Sekolah diminta aktif memperbarui data
Arahan tersebut langsung mendapat respons dari sejumlah kepala sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Malili, Agustati, mengatakan kondisi bangunan dan ruang kelas di sekolahnya telah diunggah ke sistem One Data Dikbud untuk selanjutnya diverifikasi.
“Bangunan sekolah kami sudah tua, Pak. Kami sangat berharap ada tindak lanjut berupa revitalisasi atau renovasi berdasarkan data dan bukti lapangan yang telah kami unggah di One Data Dikbud,” kata Agustati.
Kepala Disdikbud Luwu Timur Raoda K. mengatakan pihaknya telah mendata sejumlah sekolah yang membutuhkan revitalisasi bangunan sebagai tindak lanjut atas masukan para kepala sekolah.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Disdikbud Darmawan, Koordinator Pengawas Sekolah Hamsidin, Tim Ahli RPJMD Afriyanto, serta jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
Perundungan dan narkoba juga jadi perhatian
Selain persoalan infrastruktur, Irwan meminta kepala sekolah memperkuat pengawasan terhadap persoalan sosial di lingkungan pendidikan, khususnya perundungan (bullying) dan penyalahgunaan narkoba.
Menurut dia, kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini dan mengambil langkah pencegahan agar lingkungan sekolah tetap aman bagi siswa.
Ketua Dewan Pendidikan Luwu Timur, Herdinang, mendukung langkah pemerintah daerah tersebut. Ia mengatakan penanganan persoalan narkoba di lingkungan sekolah perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak.
Dewan Pendidikan, kata Herdinang, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Polres Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk, untuk memperkuat sinergi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah.
Herdinang juga berharap penyusunan APBD 2027 dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan, termasuk penambahan ruang kelas, toilet, UKS, perpustakaan, dan laboratorium.
Ia juga mengusulkan pembangunan perguruan tinggi bertaraf internasional di Kabupaten Luwu Timur. Menurut dia, keberadaan perguruan tinggi di daerah akan membuat program beasiswa yang dibiayai pemerintah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
Rakor pendidikan tersebut pada akhirnya menempatkan data, kondisi nyata sekolah, dan respons cepat sebagai bagian penting dalam pembenahan layanan pendidikan. Bagi Irwan, tidak boleh ada lagi persoalan fasilitas dasar sekolah yang dibiarkan berlarut hingga mengganggu kenyamanan siswa dalam belajar. (Kas)
