MALILI,FAKJUR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD, Kamis (17/7/2025), dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Lutim, Malili.
Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, mewakili Bupati Ir. H. Irwan Bachri Syam, yang berhalangan hadir. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu Timur dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta anggota dewan.
Dalam sambutannya, Wabup Puspawati menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS ini mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, dokumen ini menjadi arah kebijakan awal pembangunan daerah untuk tahun 2026, dan dirancang sejalan dengan RPJMD 2025–2029 serta RKPD Tahun 2026.
“Tema pembangunan yang kita usung adalah ‘Konsolidasi Pembangunan Manusia, Ekonomi, dan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat,’” ujar Wabup Puspawati.
Tema tersebut dijabarkan dalam lima arah kebijakan prioritas, yakni :
-
Peningkatan layanan dasar dan kualitas SDM,
-
Pengembangan ekonomi inklusif dan perlindungan sosial adaptif,
-
Penguatan infrastruktur dan konektivitas,
-
Perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta
-
Pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
Wabup juga memaparkan bahwa dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,2 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,3 triliun. Artinya, terdapat defisit sekitar Rp56 miliar yang akan ditutupi melalui sumber pembiayaan daerah yang sah.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyerahkan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas dan disepakati bersama,” ucapnya menutup sambutan.
Wabup juga mengapresiasi dukungan DPRD yang terus menunjukkan komitmen dalam menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia berharap, pembahasan dokumen ini dapat berjalan lancar dan memberi arah yang jelas bagi pembangunan berkeadilan di seluruh wilayah Lutim. (Kominfo/Kas)
