Disdagkop-UKMP dan Polres Luwu Timur Gelar Rakor Pengawasan BBM Bersubsidi

LUWU TIMUR,Fakjur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) bersama Polres Luwu Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kegiatan berlangsung di Aula Polres Luwu Timur, Senin (13/7/2026).

Rakor tersebut dihadiri unsur kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait sebagai bagian dari upaya bersama mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kepala Disdagkop-UKMP Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengatakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor agar pengawasan berjalan lebih efektif.

“Pengawasan ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh Disdagkop-UKMP sendiri. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, Polres Luwu Timur, dan Satpol PP untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan,” ujar Senfry.

Menurut dia, rakor tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Luwu Timur mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami ingin mengawal pelaksanaan surat edaran Bupati agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia berharap koordinasi yang terbangun melalui rapat tersebut dapat memperkuat sistem pengawasan di lapangan, mulai dari tingkat distribusi hingga penyaluran di SPBU, sehingga potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diminimalkan.

“Harapannya, rakor ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan bersama dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur,” tutur Senfry.

Melalui pengawasan terpadu tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama aparat penegak hukum berupaya menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak menerima.(Kas)