Keluhan Distribusi BBM Bersubsidi Ditindaklanjuti, Pemkab Luwu Timur Sidak Dua SPBU

LUWU TIMUR,FAKJUR – Keluhan masyarakat mengenai penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi direspons cepat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Menindaklanjuti laporan yang diterima, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memerintahkan jajaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Disdagkop-UKMP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Sidak digelar di SPBU Kecamatan Tomoni dan SPBU Loppy di Kecamatan Mangkutana, Minggu (5/7/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Disdagkop-UKMP Luwu Timur, Senfry Oktavianus, bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Baharuddin, unsur Dinas Perhubungan, serta Camat Tomoni.

Senfry mengatakan, sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Bupati setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite.

“Kami mendapat instruksi langsung dari Bapak Bupati untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Senfry.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim melakukan pengecekan terhadap administrasi SPBU, mekanisme pelayanan, serta proses pengisian BBM kepada konsumen.

Hasil pengawasan di SPBU Kecamatan Tomoni menemukan sistem barcode untuk penyaluran Pertalite tidak berfungsi. Pengelola beralasan perangkat mengalami kerusakan sehingga pengisian dilakukan tanpa verifikasi barcode.

Menurut Senfry, kondisi tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya pengisian berulang oleh kendaraan yang sama sehingga dapat mengganggu ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi.

Pemerintah daerah meminta pengelola segera memperbaiki sistem tersebut agar pelayanan kembali sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, tim juga mengingatkan pengelola SPBU agar proses pengisian BBM dilakukan oleh petugas, bukan oleh pengemudi kendaraan, sebagai bagian dari penerapan standar operasional pelayanan.

Senfry menegaskan, apabila temuan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, pemerintah daerah akan mengambil langkah yang lebih tegas. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah menghentikan penyaluran Pertalite bersubsidi di SPBU tersebut hingga seluruh ketentuan dipenuhi.

“Kami ingin memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Jika ketentuan tidak dipatuhi, tentu akan ada evaluasi dan tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga transparansi pelayanan dan memastikan penyaluran energi bersubsidi berlangsung tepat sasaran. (Kas)