Libatkan Kepala Desa, Disdagkop Luwu Timur Perkuat Pengawasan LPG Subsidi 3 Kilogram

LUWU TIMUR, Fakjur— Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian (Disdagkop) menggelar rapat koordinasi bersama para kepala desa se-Kabupaten Luwu Timur guna memperkuat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Luwu Timur tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai informasi dan keluhan masyarakat terkait distribusi gas LPG subsidi yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Kepala Disdagkop Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengatakan keterlibatan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Menurut Senfry, kepala desa memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu melakukan pengawasan di tingkat pangkalan maupun lingkungan desa masing-masing.

“Kami mengajak seluruh kepala desa untuk bersama-sama mengawasi distribusi LPG subsidi 3 kilogram agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, harga jual di tingkat pangkalan juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan distribusi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selain membahas pengawasan LPG subsidi, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum diskusi terkait perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah didorong pemerintah sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi desa.

Menanggapi sejumlah pertanyaan kepala desa, Senfry menjelaskan bahwa keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha dan pelayanan ekonomi yang berbasis kebutuhan warga desa.

Menurut dia, program tersebut dirancang untuk memperluas akses ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki.

Melalui rapat koordinasi itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk informasi yang beredar di media sosial.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa,” kata Senfry.

Ia juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus mengawal berbagai program strategis pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengawasan distribusi LPG subsidi dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Di akhir kegiatan, Senfry menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi para kepala desa. Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat pelayanan pemerintah hingga ke tingkat desa. (Kas)