Satpol PP Malili Perketat Pengawasan Penyaluran Pertalite di SPBU Ussu

LUWU TIMUR,FAKJUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Malili terus memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan berlangsung di SPBU Ussu, Kecamatan Malili, Senin (13/7/2026), sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati Luwu Timur mengenai pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Penanggung jawab pengawasan Satpol PP di SPBU Ussu, Iwan, mengatakan bahwa pengawasan lebih difokuskan pada kepatuhan pengelola SPBU dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Kami tidak melakukan penindakan terhadap pelangsir secara langsung. Yang kami awasi dan tindak adalah pengelola atau pengawas SPBU apabila ditemukan penyaluran yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati,” ujarnya.

Menurut Iwan, pengawasan tersebut dilaksanakan secara rutin dan bergilir di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Malili. Selain SPBU Ussu, petugas juga melakukan pemantauan di SPBU Malili sesuai arahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

“Pengawasan dilakukan secara berkala. Kadang kami bertugas di SPBU Ussu, kemudian berpindah ke SPBU Malili. Ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Satpol PP agar distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan sesuai aturan,” katanya.

Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah praktik penyalahgunaan di tingkat penyaluran.

“Kami ingin memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan akan terus dilakukan secara konsisten,” tegas Iwan.

Melalui pengawasan rutin tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap penyaluran Pertalite bersubsidi dapat berlangsung secara transparan, tertib, dan tepat sasaran sehingga manfaat subsidi dari pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya. (Kas)